PENANGANAN BARANG BUKTI

(1). Barang bukti dapat disita merupakan benda yang diduga ada sangkut pautnya denganperkara pidana yang sedang diselidiki/disidik dan dapat digunakan sebagai pendukung alat pembuktian didalam proses persidangan perkara.

(2). Jenis barang bukti yang dapat disita antara lain:

• benda atau tagihan tersangka/ terdakwa yang diduga dari tindak pidana atau sebagai hasildari tindak pidana;
• benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan atau mempersiapkan tindak pidana;
• benda yang dipergunakan untuk menghalangi-halangi penyidikan;
• benda khusus yang dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; dan
• benda lain (termasuk serat optik) yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

(3).Ketentuan mengenai prosedur penanganan barang bukti diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kapolri.

Ruang lingkup pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana  meliputi:

1. Penerimaan dan penyaluran Laporan Polisi;
2. Penyelidikan;
3. Proses penanganan perkara;
4. Pemanggilan;
5. Penangkapan dan penahanan;
6. Pemeriksaan;
7. Penggeledahan dan penyitaan;
8. Penanganan barang bukti;
9. Penyelesaian perkara;
10. Pencarian orang, pencegahan dan penangkalan
11. Tindakan koreksi dan sanksi.

PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN

Penggeledahan

Surat Perintah Penggeledahan

(1).Penggeledahan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah Penggeledahan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

(2).Penggeledahan rumah/alat angkutan serta tempat-tempat tertutup lainnya hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, kecuali dalam keadaan mendesak.

(3). Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Permintaan Izin Penggeledahan rumah/alat angkutan serta tempat-tempat tertutup lainnya dan Surat Perintah Penggeledahan serendah-rendahnya:

• Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan kepada Kabareskrim Polri;
• Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada Kapolda;
• Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan kepada Kapolwil;
• Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapolres; atau
• Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada Kapolres.

(1).Dalam hal keadaan sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindakdan tidak mungkin untuk mendapatkan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat terlebih dahulu,penyidik dapat melakukan Penggeledahan dengan Surat Perintah yang ditandatangani oleh Perwira Pengawas Penyidik.

(2).Setelah dilaksanakan penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyidik wajib segera membuat BeritaAcara Penggeledahan dan melapor kepada Perwira Pengawas Penyidik serta mengirimkan surat pemberitahuan pelaksanaanpenggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

(3).Dalam hal melakukan penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajibdisaksikan oleh Ketua RT/RW atau tokoh masyarakat setempat.

Penggeledahan Orang

(1).Dalam melakukan tindakan penggeledahan orang, petugas wajib:

• memberitahukan kepentingan tindakan penggeledahan secara jelas dan sopan;
• meminta maaf dan meminta kesediaan orang yang digeledah atas terganggunya hak privasi karenaharus dilakukannya pemeriksaan;
• menunjukkan surat perintah tugas dan/atau identitas petugas;
• melakukan pemeriksaan untuk mencari sasaran pemeriksaan yang diperlukan dengan cara yang teliti, sopan,etis dan simpatik;
• melakukan tindakan penggeledahan sesuai dengan teknik dan taktik pemeriksaan untuk kepentingan tugas yangdi dalam batas kewenangannya;
• memperhatikan dan menghargai hak-hak orang yang digeledah;
• melaksanakan penggeledahan terhadap perempuan oleh petugas perempuan;
• melaksanakan pemeriksaan dalam waktu yang secukupnya; dan
• menyampaikan terima kasih atas terlaksananya penggeledahan.

(2).Dalam melakukan penggeledahan orang, petugas dilarang:

• melakukan penggeledahan tanpa memberitahukan kepentingan tindakan penggeledahan secara jelas;
• melakukan tindakan penggeledahan secara berlebihan dan mengakibatkan terganggunya hak privasi yang digeledah;
• melakukan penggeledahan dengan cara yang tidak sopan dan melanggar etika;
• melakukan tindakan penggeledahan yang menyimpang dari teknik dan taktik pemeriksaan, dan/atau tindakan yangdi luar batas kewenangannya;
• melecehkan dan/atau tidak menghargai hak-hak orang yang digeledah;
• memperlama pelaksanakan penggeledahan, sehingga merugikan yang digeledah; dan
• melakukan penggeledahan orang perempuan oleh petugas laki-laki ditempat terbuka dan melanggar etika.

Penggeledahan Tempat

(1).       Dalam hal melakukan tindakan penggeledahan tempat/rumah, petugas wajib:

• melengkapi administrasi penyidikan;
• memberitahukan ketua lingkungan setempat tentang kepentingan dan sasaran penggeledahan;
• memberitahukan penghuni tentang kepentingan dan sasaran penggeledahan;
• menunjukkan surat perintah tugas dan/atau kartu identitas petugas;
• melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang atau orang dengan cara yang teliti, sopan, etisdan simpatik dan harus didampingi oleh penghuni;
• melakukan tindakan penggeledahan sesuai dengan teknik dan taktik pemeriksaan untuk kepentingan tugas sesuaidengan batas kewenangannya;
• menerapkan taktik penggeledahan untuk mendapatkan hasil seoptimal mungkin, dengan cara yang sedikit mungkinmenimbulkan kerugian atau gangguan terhadap pihak yang digeledah atau pihak lain;
• dalam hal petugas mendapatkan benda atau orang yan dicari, tindakan untuk mengamankan barangbukti wajib disaksikan oleh pihak yang digeledah atau saksi dari ketua lingkungan;
• menyampaikan terima kasih atas terlaksananya penggeledahan; dan
• membuat berita acara penggeledahan yang ditandatangani oleh petugas, pihak yang digeledah dan parasaksi.

(2).       Dalam hal melakukan penggeledahan tempat/rumah, petugas dilarang:

• tanpa dilengkapi administrasi penyidikan;
• tidak memberitahukan ketua lingkungan setempat tentang kepentingan dan sasaran penggeledahan;
• tanpa memberitahukan penghuni tentang kepentingan dan sasaran penggeledahan, tanpa alasan yang sah;
• melakukan penggeledahan dengan cara yang sewenang-wenang, sehingga merusak barang atau merugikan pihak yangdigeledah;
• melakukan tindakan penggeledahan yang menyimpang dari kepentingan tugas yang di luar batas kewenangannya;
• melakukan penggeledahan dengan cara berlebihan sehingga menimbulkan kerugian atau gangguan terhadap hak-hak pihak yang digeledah;
• melakukan pengambilan benda tanpa disaksikan oleh pihak yang digeledah atau saksi dari ketualingkungan;
• melakukan pengambilan benda yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi;
• bertindak arogan atau tidak menghargai harkat dan martabat orang yang digeledah;
• melakukan tindakan menjebak korban/tersangka untuk mendapatkan barang yang direkayasa menjadi barang bukti; dan
• tidak membuat berita acara penggeledahan setelah melakukan penggeledahan.

Penyitaan

Surat Perintah Penyitaan

(1).Penyitaan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah Penyitaan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

(2).dalam hal penyitaan terhadap benda tidak bergerak, surat, maupun tulisan lainnya harus dilengkapidengan izin dan/atau atas izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat.

(3).Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Penyitaan dan Surat Permintaan Izin Penyitaan kepadaKetua Pengadilan Negeri setempat serendah-rendahnya:

• Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan kepada Kabareskrim Polri;
• Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada Kapolda;
• Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan kepada Kapolwil;
• Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapolres; atau
• Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada Kapolres.

(1).Dalam keadaan sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidakmungkin untuk mendapatkan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat terlebih dahulu, penyidik dapatmelakukan Penyitaan hanya atas benda bergerak dengan Surat Perintah Penyitaan yang ditandatangani olehPerwira Pengawas Penyidik.

(2).Setelah dilaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Penyidik wajib segera membuatBerita Acara Penyitaan dan melaporkan kepada Perwira Pengawas Penyidik serta memberitahukan kepada KetuaPengadilan Negeri setempat untuk mendapatkan Surat Penetapan Penyitaan terhadap benda sitaan.

Pengawasan Penyitaan

Dalam hal melakukan penyitaan, penyidik dilarang:

• melakukan penyitaan tanpa dilengkapi administrasi penyidikan;
• tidak memberitahu tujuan penyitaan;
• melakukan penyitaan benda yang tidak ada hubungannya dengan penyidikan;
• melakukan penyitaan dengan cara yang bertentangan dengan hukum;
• tidak menyerahkan tanda terima barang yang disita kepada yang berhak;
• tidak membuat berita acara penyitaan setelah selesai melaksanakan penyitaan;
• menelantarkan barang bukti yang disita atau tidak melakukan perawatan barang bukti sesuai denganperaturan perundang-undangan; dan
• mengambil, memiliki, menggunakan, dan menjual barang bukti secara melawan hak.

Ruang lingkup pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana  meliputi:

1. Penerimaan dan penyaluran Laporan Polisi;
2. Penyelidikan;
3. Proses penanganan perkara;
4. Pemanggilan;
5. Penangkapan dan penahanan;
6. Pemeriksaan;
7. Penggeledahan dan penyitaan;
8. Penanganan barang bukti;
9. Penyelesaian perkara;
10. Pencarian orang, pencegahan dan penangkalan
11. Tindakan koreksi dan sanksi.

PEMERIKSAAN

Pemeriksaan Saksi

(1).Pemeriksa terhadap saksi dilaksanakan di kantor kesatuan penyidik sesuai dengan yang dinyatakandi dalam surat panggilan.

(2).Pemeriksaan terhadap saksi dapat dilaksanakan di tempat lain sesuai dengan kesepakatan antara saksidengan penyidik sepanjang tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan pemeriksaan.

(3).Pelaksanaan pemeriksaan saksi di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus seizinPengawas Penyidik.

(1).Dalam hal pelaksanaan pemeriksaan, saksi dapat didampingi oleh penasihat hukum.

(2). Penyidik tidak boleh menolak penasihat hukum yang mendampingi saksi.

Pemeriksaan Tersangka

(1).Pemeriksa terhadap tersangka dilaksanakan di kantor kesatuan penyidik sesuai dengan yang dinyatakandi dalam surat panggilan.

(2).Setiap pemeriksaan terhadap tersangka dapat didampingi oleh penasihat hukumnya.

(3).Dalam hal tersangka meminta salinan hasil berita acara pemeriksaan, penyidik dapat memberikan salinan kepada tersangka setelah mendapatkan persetujuan dari Perwira Pengawas Penyidik.

(4).Salinan yang diberikan hanya untuk kepentingan tersangka dan tidak dibenarkan untuk dipublikasikan agar tidak mengganggu kelancaran penyidikan.

Dalam hal petugas melakukan tindakan pemeriksaan terhadap tersangka, wajib:

a. memberikan kesempatan terhadap tersangka untuk menghubungi dan didampingi pengacara sebelum pemeriksaan dimulai;

b. segera melakukan pemeriksaan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan;

c. memulai pemeriksaan dengan menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang akan diperiksa;

d. menjelaskan status keperluan tersangka dan tujuan pemeriksaan;

e. mengajukan pertanyaan secara jelas, sopan dan mudah dipahami oleh tersangka;

f. mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan tujuan pemeriksaan;

g. memperhatikan dan menghargai hak tersangka untuk memberikan keterangan secara bebas;

h. menghormati hak tersangka untuk menolak memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya;

i. melaksanakan pemeriksaan dalam waktu yang secukupnya dengan memperhatikan kondisi dan kesediaan yang diperiksa;

j. memberikan kesempatan kepada tersangka untuk istirahat, melaksanakan ibadah, makan, dan keperluan pribadi lainnya sesuai peraturan yang berlaku;

k. membuat berita acara pemeriksaan semua keterangan yang diberikan oleh tersangka sesuai dengan tujuan pemeriksaan;

l. membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada yang diperiksa dengan bahasa yang dimengerti, sebelum pemeriksaan diakhiri;

m. membubuhkan tanda tangan pemeriksa, terperiksa dan/atau orang yang menyaksikan jalannya pemeriksaan; dan

n. memberikan kesempatan tersangka untuk memberikan keterangan tambahan sekalipun pemeriksaan sudah selesai.

Pengawasan Pemeriksaan

Pemeriksaan Saksi/ Tersangka

Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap saksi/tersangka, petugas dilarang:

a. memeriksa saksi/tersangka sebelum didampingi oleh penasihat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa;

b. menunda-nunda waktu pemeriksaan tanpa alasan yang sah, sehingga merugikan pihak saksi/tersangka;

c. menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang diperiksa pada awal pemeriksaan;

d. tidak menjelaskan status keperluan saksi/tersangka dan tujuan pemeriksaan;

e. mengajukan pertanyaan yang sulit dipahami saksi/tersangka, atau dengan cara membentak-bentak, menakuti atau mengancam saksi/tersangka;

f. mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan tujuan pemeriksaan;

g. melecehkan, merendahkan martabat dan/atau tidak menghargai hak saksi/tersangka;

h. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan baik bersifat fisik atau psikis dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi atau pengakuan;

i. memaksa saksi/tersangka untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya;

j. membujuk, mempengaruhi atau memperdaya pihak yang diperiksa untuk melakukan tindakan atau tidak melakukantindakan yang dapat merugikan hak-hak saksi/tersangka;

k. melakukan pemeriksaan pada malam hari tanpa didampingi oleh penasihat hukum dan/atau tanpa alasanyang sah;

l. tidak memberikan kesempatan kepada saksi/tersangka untuk istirahat, melaksanakan ibadah, makan, dan keperluanpribadi lainnya tanpa alasan yang sah;

m. memanipulasi hasil pemeriksaan dengan cara tidak mencatat sebagian keterangan atau mengubah keteranganyang diberikan saksi/tersangka yang menyimpang dari tujuan pemeriksaan;

n. menolak saksi/tersangka untuk mengajukan saksi yang meringankan untuk diperiksa;

o. menghalangi-halangi penasihat hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada saksi/ tersangka yang diperiksa;

p. melakukan pemeriksaan di tempat yang melanggar ketentuan hukum;

q. tidak membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada saksi/tersangka dengan bahasa yang dimengerti, sebelum pemeriksaan diakhiri; dan

r. melalaikan kewajiban tanda tangan saksi/tersangka yang menyaksikan jalannya pemeriksaan.

Pemeriksaan Anak

 Dalam hal melaksanakan tindakan pemeriksaan terhadap anak, petugas wajib mempertimbangkan:

a. hak untuk mendapatkan petugas pendamping khusus untuk anak;

 b. hak untuk didampingi oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas);

 c. hak untuk didampingi oleh orang tua atau wali; dan

 d. penerapan prosedur khusus untuk perlindungan dan peradilan anak.

Pemeriksaan  Perempuan

Dalam hal melaksanakan tindakan pemeriksaan terhadap perempuan, petugas wajib mempertimbangkan:

a. diperiksa di ruang khusus perempuan;

b. perlindungan hak privasi untuk tidak dipublikasikan;

c. hak didampingi oleh pekerja sosial atau ahli selain penasihat hukum; dan

d. penerapan prosedur khusus untuk perlindungan bagi perempuan.

TKP

Tindakan Pertama di TKP

  

(1).       Dalam hal melakukan tindakan pemeriksaan di TKP, petugas wajib:

• melaksanakan tindakan pemeriksaan di TKP sesuai peraturan perundang-undangan;
• melakukan pemeriksaan dengan teliti untuk mencari keterangan, mengumpulkan bukti, menjaga keutuhan TKP danmemeriksa semua objek yang relevan dengan tujuan pemeriksaan pengolahan TKP;
• menutup TKP dan melarang orang lain yang tidak berkepentingan memasuki TKP, dengan carayang wajar, tegas tetapi sopan;
• mencari informasi yang penting untuk pengungkapan perkara kepada orang yang ada di TKPdengan sopan;
• melakukan tindakan di TKP hanya untuk kepentingan tugas yang di dalam batas kewenangannya;
• memperhatikan dan menghargai hak-hak orang untuk memberikan keterangan secara bebas;
• melaksanakan pemeriksaan dalam waktu yang secukupnya dan membuka kembali TKP setelah kepentingan pengolahanTKP selesai;
• mencatat semua keterangan dan informasi yang diperoleh di TKP dan membuat berita acarapemeriksaan di TKP; dan
• membubuhkan tanda tangan saksi/tersangka yang menyaksikan pemeriksaan di TKP.

(2).       Dalam hal melakukan pemeriksaan di TKP, petugas dilarang:

• melakukan tindakan yang dapat merusak keutuhan TKP dan merusak barang lainnya;
• melakukan tindakan penutupan TKP secara berlebihan (dalam konteks waktu dan batas-batas TKP) dan/atautindakan yang tidak relevan dengan kepentingan pengolahan TKP;
• melakukan tindakan yang arogan, membatasi hak-hak seseorang atau kelompok secara berlebihan yang tidakrelevan dengan tujuan pemeriksaan di TKP;
• melakukan tindakan di TKP di luar batas kewenangannya;
• mengambil barang-barang di TKP yang tidak ada hubungannya dengan penyidikan;
• tidak memperhatikan/menghargai hak-hak orang yang berada di TKP; dan
• sengaja memperlama waktu pemeriksaan di TKP dan/atau tidak membuka kembali TKP walaupun kepentinganpengolahan TKP telah selesai.

Pemeriksaan Kendaraan

(1).       Dalam hal melakukan tindakan pemeriksaan kendaraan, petugas wajib:

• a.menunjukkan identitas dan memberitahukan kepentingan pemeriksaan kendaraan kepada pemiliknya secara jelas dan sopan serta disaksikan oleh pemilik kendaraan;
• menyampaikan permintaan maaf dan meminta kesediaan pemilik/ pengemudi/penumpang atas terganggunya kebebasan akibat dilakukannya pemeriksaan;
• melakukan pemeriksaan dengan teliti untuk mencari sasaran pemeriksaan yang diperlukan dengan cara yang simpatik; dan
• melakukan tindakan pemeriksaan sesuai dengan teknik dan taktik pemeriksaan untuk kepentingan tugas yangdi dalam batas kewenangannya;
• memperhatikan dan menghargai hak-hak orang yang berkaitan dengan kendaraan, pemilik, penumpang, pengemudi;
• melaksanakan pemeriksaan dalam waktu yang secukupnya dan mempersilahkan kendaraan berlalu setelah pemeriksaan selesai;
• menyampaikan terima kasih atas terlaksananya pemeriksaan; dan
• mencatat semua keterangan dan informasi termasuk barang bukti yang diperoleh ke dalam berita acara.

(2).       Dalam hal melakukan pemeriksaan kendaraan, petugas dilarang:

• melakukan pemeriksaan tanpa memberitahukan kepentingan pemeriksaan kendaraan kepada pemilik/pengemudi;
• bersikap arogan pada waktu melaksanakan pemeriksaan;
• melakukan pemeriksaan dengan bertindak sewenang-wenang dengan alasan untuk mencari sasaran pemeriksaan sehingga menimbulkankerugian bagi pihak yang diperiksa;
• melakukan tindakan pemeriksaan yang menyimpang dari teknik dan taktik pemeriksaan dan atau diluar batas kewenangannya;
• melecehkan atau tidak menghormati/menghargai hak-hak orang yang berkaitan dengan kendaraan: pemilik, penumpang dan pengemudi; dan
• sengaja memperlama waktu pemeriksaan sehingga mengganggu atau merugikan pihak yang diperiksa dan/atau merampas kebebasannya.

Ruang lingkup pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana  meliputi:

1. Penerimaan dan penyaluran Laporan Polisi;
2. Penyelidikan;
3. Proses penanganan perkara;
4. Pemanggilan;
5. Penangkapan dan penahanan;
6. Pemeriksaan;
7. Penggeledahan dan penyitaan;
8. Penanganan barang bukti;
9. Penyelesaian perkara;
10. Pencarian orang, pencegahan dan penangkalan
11. Tindakan koreksi dan sanksi.

PENANGKAPAN DAN PENAHANAN

Dasar Penangkapan

(1).Tindakan penangkapan terhadap seseorang hanya dapat dilakukan dengan cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(2).Setiap tindakan penangkapan wajib dilengkapi Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan yang sah dan dikeluarkan oleh atasan penyidik yang berwenang.

Dalam hal perkara tertangkap tangan
(1) Dalam hal perkara tertangkap tangan, tindakan penangkapan dapat dilakukan oleh petugas dengan tanpa dilengkapi Surat Perintah Penangkapan atau Surat Perintah Tugas.

(2) Tindakan penangkapan dalam perkara tertangkap tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penyidik wajib membuat Berita Acara Penangkapan setelah melakukan penangkapan.

Tindakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. tersangka telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar;
b. tersangka diperkirakan akan melarikan diri;
c. tersangka diperkirakan akan mengulangi perbuatannya;
d. tersangka diperkirakan akan menghilangkan barang bukti;
e. tersangka diperkirakan mempersulit penyidikan.
 

Surat Perintah Penangkapan

(1).Surat perintah penangkapan hanya dapat dibuat berdasarkan adanya bukti permulaan yang cukup danhanya berlaku terhadap satu orang tersangka yang identitasnya tersebut dalam surat penangkapan.

(2).Dalam hal membantu penangkapan terhadap seseorang yang terdaftar di dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), setiap pejabat yang berwenang di suatu kesatuan dapat membuat Surat Perintah Penangkapan.

Pejabat yang berwenang
(1).Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan serendah-rendahnya:

• Direktur Reserse/Kadensus/Kadensus pada Bareskrim Polri;
• Direktur Reserse/Kadensus/Kadensus di tingkat Polda;
• Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil;
• Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres; atau
• Kepala Kewilayahan tingkat Polsek.

(2).       Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan yang ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya wajib disampaikan kepada Atasan Langsung.

Tindakan Penangkapan

Dalam hal melaksanakan tindakan penangkapan, setiap petugas wajib:

a. memahami peraturan perundang-undangan, terutama mengenai kewenangan dan tata cara untuk melakukan penangkapan serta batasan-batasan kewenangan tersebut;
b. memiliki kemampuan teknis penangkapan yang sesuai hukum;
c. menerapkan prosedur-prosedur yang harus dipatuhi untuk tindakan persiapan, pelaksanaan dan tindakan sesudah penangkapan; dan
d. bersikap profesional dalam menerapkan taktis penangkapan, sehingga bertindak manusiawi, menyangkut waktu yang tepat dalam melakukan penangkapan, cara-cara penangkapan terkait dengan kategori-kategori yang ditangkap seperti anak-anak, orang dewasa dan orang tua atau golongan laki-laki dan perempuan serta kaum rentan.

(1). Dalam hal melaksanakan penangkapan, petugas wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

• keseimbangan antara tindakan yang dlakukan dengan bobot ancaman;
• senantiasa menghargai/menghormati hak-hak tersangka yang ditangkap; dan
• tindakan penangkapan bukan merupakan penghukuman bagi tersangka.

(2).       Tersangka yang telah tertangkap, tetap diperlakukan sebagai orang belum tentu bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan.

Pengawasan Penangkapan

Dalam hal melakukan penangkapan, setiap petugas wajib untuk:

a. memberitahu/menunjukkan tanda identitasnya sebagai petugas Polri;
b. menunjukkan surat perintah penangkapan kecuali dalam keadaan tertangkap tangan;
c. memberitahukan alasan penangkapan;
d. menjelaskan tindak pidana yang dipersangkakan termasuk ancaman hukuman kepada tersangka pada saat penangkapan;
e. menghormati status hukum anak yang melakukan tindak pidana dan memberitahu orang tua atau wali anak yang ditangkap segera setelah penangkapan;
f. senantiasa melindungi hak privasi tersangka yang ditangkap; dan
g. memberitahu hak-hak tersangka dan cara menggunakan hak-hak tersebut, berupa hak untuk diam, mendapatkanbantuan hukum dan/atau didampingi oleh penasihat hukum, serta hak-hak lainnya sesuai KUHAP.

(1).       Dalam hal orang yang ditangkap tidak paham atau tidak mengerti bahasa yang dipergunakan oleh petugas maka orang tersebut berhak mendapatkan seorang penerjemah tanpa dipungut biaya.

(2).       Dalam hal orang asing yang ditangkap, penangkapan tersebut harus segera diberitahukan kepada kedutaan, konsulat, atau misi diplomatik negaranya, atau ke perwakilan organisasi internasional yang kompeten jika yang bersangkutan merupakan seorang pengungsi atau dalam lindungan organisasi antar pemerintah.

Tersangka Anak

Dalam hal anak yang ditangkap, petugas wajib memperhatikan hak tambahan bagi anak yang ditangkap sebagai berikut:

a. hak untuk didampingi oleh orang tua atau wali;
b. hak privasi untuk tidak dipublikasikan identitasnya agar anak tidak menderita atau disakiti akibat publikasi tersebut;
c. hak untuk mendapatkan petugas pendamping khusus untuk anak;
d. diperiksa di ruang pelayanan khusus;
e. dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka dewasa; dan
f. penerapan prosedur khusus untuk perlindungan dan peradilan anak.

Tersangka Perempuan
Dalam hal perempuan yang ditangkap, petugas wajib memperhatikan perlakuan khusus sebagai berikut:

a. sedapat mungkin diperiksa oleh petugas perempuan atau petugas yang berperspektif gender;
b. diperiksa di ruang pelayanan khusus;
c. perlindungan hak privasi untuk tidak dipublikasikan;
d. hal mendapat perlakuan khusus;
e. dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka laki-laki; dan
f. penerapan prosedur khusus untuk perlindungan bagi perempuan.

Tindakan Setelah Penangkapan

(1). Setelah melakukan penangkapan, petugas wajib membuat berita acara penangkapan yang berisi:

a. nama dan identitas petugas yang melakukan penangkapan;
b. nama identitas yang ditangkap;
c. tempat, tanggal dan waktu penangkapan;
d. alasan penangkapan dan/atau Pasal yang dipersangkakan;
e. tempat penahanan sementara selama dalam masa penangkapan; dan
f. keadaan kesehatan orang yang ditangkap.

(2).  Setelah melakukan penangkapan, penyidik wajib:

a. menyerahkan selembar surat perintah penangkapan kepada tersangka dan mengirimkan tembusannya kepada keluarganya;
b. wajib memeriksa kesehatan tersangka; dan
c. terhadap tersangka dalam keadaan luka parah, penyidik wajib memberi pertolongan kesehatan dan membuatberita acara tentang keadaan tersangka.

Dalam hal seseorang yang tertangkap tangan

(1). Dalam hal seseorang yang tertangkap tangan, harus segera dilaksanakan pemeriksaan paling lama 1x 24 (satu kali dua puluh empat) jam guna menentukan perlu tidaknya dilakukan penahanan.

(2). Hasil pemeriksaan terhadap tersangka yang tertangkap tangan segera dilaporkan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan penahanan tersangka atau pembebasan tersangka.

(3).Dalam hal tersangka yang telah ditangkap, penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan guna menentukan apakah tersangka dapat ditahan atau dibebaskan, paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam untuk perkara biasa, 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk perkara narkotika dan/atau tindak pidana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terhitung mulai saat tersangka dapat diperiksa oleh penyidik di kantor penyidik.

(4).Dalam hal tersangka tidak bersedia diperiksa, penyidik wajib membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh penyidik, tersangka dan pihak lain yang menyaksikan.

Pembebasan Tersangka

(1).Dalam hal tersangka yang ditangkap ternyata salah orangnya atau tidak cukup bukti, penyidikwajib membebaskan tersangka dengan membuat berita acara pembebasan yang ditandatangani oleh penyidik, tersangka dan pihak lain yang menyaksikan.

(2).Pembebasan tersangka wajib dilengkapi dengan Surat Perintah Pembebasan tersangka dalam hal pemeriksaan telah selesai atau karena masa penangkapan berakhir.

(3).Surat Perintah pembebasan diserahkan kepada tersangka dan tembusannya dikirimkan kepada keluarganya.

(4).Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pembebasan Tersangka adalah pejabat sebagai berikut:

• Kanit di tingkat Bareskrim Polri;
• Kasat Serse di tingkat Polda;
• Kepala/ Kepala Bagian reserse di tingkat Polwil;
• Kepala Kesatuan Reserse di tingkat Polres; atau
• Kapolsek/Wakapolsek.

(5).       Surat Perintah Pembebasan Tersangka yang ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat(1), tembusannya wajib disampaikan kepada Atasan Langsung.

Penahanan

Prinsip Penahanan

(1).Dalam rangka menghormati HAM, tindakan penahanan harus memperhatikan standar sebagai berikut:

• setiap orang mempunyai hak kemerdekaan dan keamanan pribadi;
• tidak seorangpun dapat ditangkap ataupun ditahan dengan sewenang-wenang; dan
• tidak seorang pun boleh dirampas kemerdekaannya kecuali dengan alasan-alasan tertentu dan sesuai dengan prosedur seperti yang telah ditentukan oleh hukum.

(2). Tindakan penahanan hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum dan menurut tata cara yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

(3).Tahanan yang pada dasarnya telah dirampas kemerdekaannya, harus tetap diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah sebelum ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap.

Surat Perintah Penahanan

(1).Penahanan wajib dilengkapi Surat Perintah Penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

(2).Surat Perintah Penahanan dikeluarkan setelah melalui mekanisme gelar perkara yang dilaksanakan oleh TimPenyidik, dibawah pengawasan Perwira Pengawas Penyidik dan dilaporkan kepada pejabat yang berwenang mengeluarkanSurat Perintah Penahanan.

(3).Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Penahanan adalah pejabat serendah-rendahnya sebagai berikut:

• Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri;
• Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda;
• Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil;
• Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres;
• Kepala Kewilayahan tingkat Polsek.

(4). Surat Perintah Penahanan yang ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tembusannya wajib disampaikan kepada Atasan Langsung.

Penandatangan

(1). Penahanan terhadap seseorang yang mendapat perlakuan khusus menurut peraturan perundang-undangan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pejabat sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan.

(2).Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalahpejabat serendah-rendahnya sebagai berikut:

a. Kabareskrim Polri untuk tingkat Mabes Polri;

b. Direktur Reserse/Kadensus untuk tingkat Polda;

c. Kepala Satuan Kewilayahan untuk tingkat Polwil;

d. Kepala Satuan Resort untuk tingkat Polres;

(3). Surat Perintah Penahanan yang ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2),tembusannya wajib disampaikan kepada Atasan Langsung.

Penangguhan Penahanan

(1) Penangguhan Penahanan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

(2) Surat Perintah Penangguhan Penahanan dikeluarkan setelah melalui mekanisme gelar perkara secara internal di kesatuan fungsi masing-masing untuk menentukan perlu atau tidaknya dilakukan penangguhan penahanan terhadap tersangka.

(3).Setiap penangguhan penahanan wajib dilaporkan kepada atasan pejabat yang berwenang menangguhkan penahanan.

(4)Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Penangguhan Penahanan serendah-rendahnya:

• Direktur Reserse/Kadensus/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan kepada Kabareskrim Polri;
• Direktur Reserse/Kadensus/Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada Kapolda;
• Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan kepada Kapolwil;
• Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapolres;
• Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada Kapolres.

Pencabutan Penangguhan Penahanan

(1).Terhadap tersangka yang telah diberikan penangguhan penahanan, dapat dilakukan penahanan kembali melalui penerbitan Surat Pencabutan Penangguhan Penahanan.

(2).  Pencabutan Penangguhan Penahanan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah Pencabutan Penangguhan Penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

(3).Surat Perintah Pencabutan Penangguhan Penahanan dikeluarkan berdasarkan pertimbangan adanya kekhawatiran tersangka akan melarikan diri dan/atau mengulangi perbuatannya dan/atau merusak/menghilangkan barang bukti.

(4).Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pencabutan Penangguhan Penahanan serendah-rendahnya:

• Direktur Reserse/Kadensus/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan kepada Kabareskrim Polri;
• Direktur Reserse/Kadensus/Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada Kapolda;
• Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan kepada Kapolwil;
• Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapolres;
• Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada Kapolres.

Pengalihan Status Penahanan

(1).Dalam hal kepentingan penyidikan dan dengan mempertimbangkan kondisi tersangka, dapat dilakukan pengalihan jenis tahanan.

(2). Pengalihan Jenis Tahanan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yangberwenang.

(3). Surat Perintah Pengalihan Jenis Tahanan dapat dikeluarkan berdasarkan pertimbangkan:
a. permohonan dari tersangka/keluarganya/kuasa hukumnya;
b. hasil penelitian kondisi tersangka;
c. saran dari Perwira Pengawas Penyidik berdasar hasil gelar perkara;
d. faktor keamanan/keselamatan tersangka; dan
e. faktor kelancaran penyidikan.

(4).Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pengalihan Jenis Tahanan serendah-rendahnya:

• Direktur Reserse/Kadensus/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan kepada Kabareskrim Polri;
• Direktur Reserse/Kadensus/Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada Kapolda;
• Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan kepada Kapolwil;
• Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapolres;
• Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada Kapolres.

Pemindahan Tempat Penahanan

(1) Pemindahan Tempat Penahanan dapat dilakukan terhadap tersangka untuk kepentingan:

• tersangka akan dipindahkan ke rumah tahanan negara lainnya karena peralihan status tersangka sesuaidengan tahap perkembangan perkara;
• pertimbangan keamanan;
• pertimbangan efisiensi penyelesaian perkara.

(2).Pemindahan Tempat Penahanan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah yang dikeluarkan oleh atasan ataupejabat yang berwenang.

(3).Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pemindahan Tempat Penahanan serendah-rendahnya:

• Direktur Reserse/Kadensus/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan kepada Kabareskrim Polri;
• Direktur Reserse/Kadensus/Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada Kapolda;
• Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan kepada Kapolwil;
• Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapolres;
• Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada Kapolres.

Pembantaran Penahanan

(1). Dalam hal tahanan yang karena kondisi kesehatannya membutuhkan perawatan yang intensif dan/atau rawat inap di rumah sakit, dapat dilakukan pembantaran.

(2). Pembantaran Penahanan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

(3).Surat Perintah Pembantaran Penahanan dikeluarkan berdasarkan:

pertimbangan dokter yang menyatakan terhadap tersangka perlu dilakukan perawatan dirumah sakit;
permohonan dari tersangka/keluarga/penasihat hukumnya.

(4).Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pembantaran Penahanan serendah-rendahnya:

• Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan kepada Kabareskrim Polri;
• Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada Kapolda;
• Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan kepada Kapolwil;
• Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapolres; atau
• Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada Kapolres.

(1). Dalam hal tersangka yang telah diberikan pembantaran penahanan dan ternyata kondisi kesehatannya sudah sehat kembali tetapi masih diperlukan tindakan penahanan, harus dilakukan Pencabutan Pembataran Penahanan danselanjutnya dilakukan penahanan lanjutan.

(2).Pencabutan Pembantaran Penahanan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah yang dikeluarkan oleh pejabatyang berwenang.

(3).Surat Perintah Pencabutan Pembantaran Penahanan dikeluarkan berdasarkan pertimbangan dokter yang menyatakan kondisi tersangka telah pulih kembali kesehatannya.

(4).Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pencabutan Pembantaran Penahanan serendah-rendahnya:

• Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan kepada Kabareskrim Polri;
• Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada Kapolda;
• Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan kepada Kapolwil;
• Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapolres; atau
• Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada Kapolres.

Penahanan Lanjutan

(1). Penahanan Lanjutan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

.
(2). Surat Perintah Penahanan Lanjutan dapat dikeluarkan dalam hal:

• tersangka yang diberikan pembantaran telah sehat kembali sedangkan tindakan penahanan masih diperlukan; dan
• tersangka yang diberikan pembataran melarikan diri dan berhasil ditemukan kembali.

(3). Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Penahanan Lanjutan serendah-rendahnya:

• Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan kepada Kabareskrim Polri;
• Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada Kapolda;
• Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan kepada Kapolwil;
• Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapolres; atau
• Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada Kapolres.

Pengeluaran Tahanan

(1).Pengeluaran Tahanan dapat dilakukan terhadap tersangka dengan pertimbangan:

• masa penahanan terhadap tersangka sudah habis;
• tersangka akan dipindahkan kerumah tahanan negara lainnya;
• tersangka ditangguhkan penahanannya;
• tersangka dibantarkan penahanannya karena sakit; dan/atau
• tersangka telah selesai dilakukan pemeriksaan.

(2). Pengeluaran Tahanan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

(3).       Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pengeluaran Tahanan serendah-rendahnya:

• Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan kepada Kabareskrim Polri;
• Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada Kapolda;
• Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan kepada Kapolwil;
• Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapolres; atau
• Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada Kapolres.

(4).       Setelah dilakukan Pengeluaran Tahanan wajib dibuatkan Berita Acara Pengeluaran Tahanan dengan substansi sekurang-kurangnya meliputi:

• nama dan identitas tersangka yang ditahan;
• tempat dan tanggal pengeluaran tahanan;
• keadaan kesehatan tahanan yang dikeluarkan; dan
• tanda tangan saksi dan pejabat yang mengeluarkan tahanan.

Perlakuan Tersangka / Tahanan

Tahanan Dewasa

Tindakan penahanan harus senantiasa menghormati dan menghargai hak-hak tersangka yang ditahan meliputi:

a. semua orang yang kebebasannya dicabut harus tetap diperlakukan secara manusiawi dan penuh hormat karena martabatnya yang melekat sebagai manusia;
b. setiap orang yang dituduh telah melakukan tindak pidana harus dikenakan asas praduga takbersalah sebelum terbukti bersalah oleh suatu keputusan peradilan;
c. tersangka/tahanan berhak mendapat penjelasan mengenai alasan penahanan dan mengenai tuduhan yang dikenakan kepadanya;
d. sebelum persidangan dilaksanakan, seorang tersangka dimungkinkan untuk tidak ditahan dengan jaminan dan alasan tertentu seperti:
   1. tidak akan mengulang kejahatan lagi;
   2. tidak merusak atau menghilangkan barang bukti; dan
   3. tidak melarikan diri.
e. tahanan tidak boleh disiksa, diperlakukan dengan keji dan tidak manusiawi, mendapat perlakuan danhukuman yang merendahkan martabat, atau diberi ancaman-ancaman lainnya;
f. tahanan hanya boleh ditahan di tempat penahanan resmi, keluarga serta penasihat hukum harusdiberikan informasi tentang tempat dan status penahanan;
g. tahanan berhak untuk mendapatkan bantuan hukum;
h. tahanan berhak untuk berkomunikasi dan mendapatkan akses untuk berhubungan dengan keluarga;
i. tahanan berhak untuk memperoleh pelayanan medis yang memadai dengan catatan medis yang harus disimpan;
j. tahanan harus mendapatkan hak untuk berkomunikasi dengan penasihat hukum;
k. tahanan yang tidak begitu paham dengan bahasa yang digunakan oleh pihak berwenang yangbertanggung jawab atas penahanannya, berhak untuk memperoleh informasi dalam bahasa yang dia pahami. Jika mungkin, disediakan penerjemah, tanpa dipungut biaya, untuk proses pengadilan selanjutnya;
l. tahanan anak-anak harus dipisahkan dari tahanan dewasa, perempuan dari laki-laki, dan tersangka dari terpidana;
m. lama penahanan serta sah atau tidaknya penahanan seseorang diputuskan oleh hakim atau pejabatyang berwenang;
n. para tersangka mempunyai hak untuk berhubungan dengan dunia luar, menerima kunjungan keluarga danberbicara secara pribadi dengan penasihat hukumnya;
o. para tersangka harus ditempatkan pada fasilitas-fasilitas yang manusiawi, yang dirancang dengan memenuhi persyaratankesehatan yang tersedia seperti air, makanan, pakaian, pelayanan kesehatan, fasilitas untuk berolah ragadan barang-barang untuk keperluan kesehatan pribadi;
p. tahanan berhak mendapatkan kesempatan menjalankan ibadah menurut agama/kepercayaan atau keyakinannya;
q. setiap tahanan berhak hadir dihadapan petugas pengadilan untuk mengetahui keabsahan penahananya;
r. hak dan status khusus perempuan serta anak-anak harus dihormati;
s. tahanan tidak dapat dipaksa untuk mengaku dan memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya atau orang lain;
t. harus ada pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak tahanan;
u. tahanan tidak boleh dijadikan bahan percobaan medis atau ilmiah yang dapat mengakibatkan penurunankesehatannya meskipun atas kesediaan yang bersangkutan;
v. situasi dan suasana interogasi harus dicatat secara rinci;
w. tahanan harus diperlakukan dengan layak dan dipisahkan dari narapidana;
x. wawancara antara seorang yang ditahan dan penasihat hukumnya boleh diawasi tetapi tidak bolehdidengar oleh petugas penegak hukum;
y. apabila seseorang yang ditahan atau di rumah tahanan (rutan) meminta, dapat ditempatkan ditahanan atau rumah tahanan yang cukup dekat dengan daerah tempat tinggalnya, jika memungkinkan; dan
z. waktu besuk tahanan ditentukan oleh kepala kesatuan masing-masing.

Dalam melaksanakan tindakan penahanan, petugas dilarang:

a. menyalahgunakan kewenangan investigasi untuk melakukan tindakan siksaan badan terhadap seseorang;
b. melakukan ancaman atau tindakan kekerasan fisik, psikis dan/atau seksual terhadap tersangka untuk mendapatkanketerangan/ pengakuan;
c. melakukan tindakan pelecehan, penghinaan atau tindakan lain yang dapat merendahkan martabat manusia; dan/atau
d. meminta sesuatu atau melakukan pemerasan terhadap tahanan.
 

Tahanan Anak

Dalam hal anak yang ditahan, maka wajib diperhatikan hak tambahan bagi anak sebagai berikut:

a. hak untuk didampingi oleh orang tua atau wali;
b. hak privasi untuk tidak dipublikasikan identitasnya agar anak tidak menderita atau disakiti akibat publikasi tersebut;
c. hak untuk mendapatkan petugas pendamping khusus untuk anak;
d. diperiksa di ruang pelayanan khusus;
e. dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka dewasa; dan
f. penerapan prosedur khusus untuk perlindungan dan peradilan anak.

Tahanan Perempuan
Dalam hal perempuan yang ditahan, maka wajib diperhatikan perlakuan khusus sebagai berikut:

a. sedapat mungkin diperiksa oleh petugas perempuan atau petugas yang berperspektif gender;
b. diperiksa di ruang pelayanan khusus;
c. perlindungan hak privasi untuk tidak dipublikasikan;
d. hal mendapat perlakuan khusus;
e. dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka laki-laki; dan/atau
f. penerapan prosedur khusus untuk perlindungan bagi perempuan.

Ruang lingkup pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana  meliputi:

1. Penerimaan dan penyaluran Laporan Polisi;
2. Penyelidikan;
3. Proses penanganan perkara;
4. Pemanggilan;
5. Penangkapan dan penahanan;
6. Pemeriksaan;
7. Penggeledahan dan penyitaan;
8. Penanganan barang bukti;
9. Penyelesaian perkara;
10. Pencarian orang, pencegahan dan penangkalan
11. Tindakan koreksi dan sanksi.